otonomi daerah diatur dalam uu nomor. Pengaturan tentang kewenangan daerah memang tidak terlalu berubah terlalu signifikan jika hanya melihat dalam ketentuan Pasal 176 UU Cipta Kerja. otonomi daerah diatur dalam uu nomor

maupun sekunder. 25 Tahun 1999 “…sentralisasi kearah desentralisasi berbagai kewenangan dari Pusat ke Daerah. Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa pemerintah Desa merupakan subsistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya ia menjalankan. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sepanjang frasa ”berdasarkan peraturan perundangundangan” adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa ”berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahasa. Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PERATURANPEDIA. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, berumur lebih kurang tiga tahun karena diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948. Ketika semangatDalam Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam undang-undang pada [Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD Negara RI Tahun 1945]. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi. Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ini. 1 UUD 1945. Hak tersebut adalah hak yang didapatkan dari pemerintah pusat. Eksistensi dan peranan DPD secara nyata telah diatur dalam pasal 22C, dan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Metole penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis noamatif untuk mengetahui implementasi Otonomi Desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Menimbang: a. Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah. bagaimana proses desentralisasi dan otonomi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan aturan UU nomor 23 tahun 2014? Bagaimana upaya mewujudkan desentralisasi dan otonomi yang bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah? 4. PEMERINTAHAN – DAERAH 2014 UNDANG-UNDANG NO. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah. TINJAUAN HISTORIS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di syahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara. Landasan Hukum Otonomi Daerah. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi & Kemandiri Rakyat, Candi Cipta Paramuda, Bandung, hlm. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 arti otonomi daerah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU 19/1965 melakukan penyeragaman desapraja dan pembentukan. telah diatur dalam Undang-Undang No. Setelah dirapikan, Anda dapat menghapus pesan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : bullying siswa pada kelas X di SMA Negeri 7 Bogor. 2. 18 Tahun 1965 Undang-undang No. mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 23 tahun 2004. Dalam Undang-Undang ini kewenangan Daerah dalam perpajakan dan retribusi tidak diatur secara rinci, karena akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH Status. Paradigma yang ditawarkan antara lain : a. dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;. Istilah daerah otonom kerap sulit dibedakan dengan otonomi daerah. Penjelasan Ringkas Soal Uu No 10 Tahun 1995 - Otonomi Daerah Diatur Dalam Undang Undang Nomor - Ini :. sampai menyetujui sebuah rancangan undang-undang. diatur dalam UU No. TENTANG . Halaman ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikisumber. Sihombing,. Daerah diatur dalam undang-undang”. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan. Halaman ini telah diakses 64652 kali. Konstruksi Konsepsional Otonomi Daerah. 18 Tahun 2001 pada prinsipnya mengatur kekhususan kewenangan pemerintahan di Provinsi Aceh yang berbeda dari kewenangan pemerintah daerah lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2. NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. UU ini mengatur mengenai penambahan dan perubahan beberapa pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008. UU No. Sifat otonomi khusus Aceh adalah buah kesepakatan dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki,. M. Undang-Undang ini. liter II pada akhir 1948 sehingga UU No. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020. A. desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. Berdasar pada UU No. 19 Sedangkan perumusan otonomi daerah dalam UU Nomor 22 Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik. 5 T ahun 1974, UU No. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan. Wajah Baru Otonomi Daerah. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara. Dasar Hukum. BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 UU No. ABSTRAK: Bahwa ketentuan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi dana otonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. v2n1. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yuridis terhadap berbagai. 22 tahun 1999 dan UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang; e. Otonomi Daerah Papua apa itu Otonomi Khusus UU Otonomi Khusus Papua. 10/2004 dan UU No. 77 Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah… Fatkhul Muin bersumber dari APBN, sehingga proses penyusunan APBD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara. 32 Tahun 2004. Asas desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. UUD 1945 menjadi landasan hukum otonomi daerah yang utama, tepatnya pada pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik”. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang sudah diperbarui. . Hal ini dapat dilihat dari rekomendasi ke-7Dalam konteks ini, maka tulisan ini hendak mengkaji lebih jauh Otonomi Daerah Pasca Revisi UU No. Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. tersebut, politik hukum otonomi daerah harus dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat demi kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan perwujudan pengakuan negara atas kekhususan Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang. yang radikal (radical change) dalam hubungan antara Pusat dan Daerah, juga dalam Sistem Administrasi Publik Indonesia secara keseluruhan (Rohdewohld, 2003: 259). Menimbang: a. keuangan/administrasi. Ketika menjabat menjadi presiden, BJ. Otonomi. NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH. 1. Dalam UU No. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan tiga asas yaitu asas. 18/1965), Undang-Undang. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonomi, yaitu karesidenan, kabupaten dan kota. Dengan demikian, otonomi yang diberikan kepada Papua bersifat khusus dan berbeda dengan otonomi yang diberlakukan di daerah-daerah lain. Untung Dwi H. (6 ) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. b. huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang. 25 tahun 1999. BAB III PEMBAGIAN DAERAH Pasal 3 (1) Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom. Kepala Daerah. Pembahasan. BAB III METODOLOGI PENELITIAN. 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan. sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA. Dinamika politik di awal reformasi pada tahun 1998, mencuatkan otonomi daerah sebagai salah satu pokok tuntutan perubahan. diatur dalam kaidah penyusunan Perda. 32 Tahun 2004 – Ada asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi. Secara teknis otonomi daerah diatur dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri disebut asas desentralisasi. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No. Dalam Pasal 2 UU No. Kedaulatan Rakyat, b. h. Otonomi daerah sudah bagus, namun yang gawat adalah membuat aturan pelaksanaan, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat hampir 30 Peraturan. UU No 22 th 1999 ttg Otonomy Daerah Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 32/2004. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi. Komponen yang menjadi penentu apakah pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dapat dikategorikan mandiri dalam otonomi daerah saat ini. Keberadaan otonomi daerah secara khusus diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah untuk mencapai cita-cita negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Abstrakberdasarkan uu nomor 20 tahun 2003 sejatinya pendidikan merupakan hak dari seluruh warga negara indonesia tidak terkecuali penyandang disabilitas, khususnya pada artikel ini adalah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Muhammad. Pemerintah Pusat dan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini. Tugas dan wewenang DPR diatur dalam UUD 1945. 2024. PEMERINTAHAN DAERAH. 21 6. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dibuka saluran baru (kran) bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, Tentunya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang selaku dasar hukum otonomi daerah. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Pemberian otonomi daerah sebagai amanat dari Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945. tercantum dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c UU tentang PDRD. Bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang. sistem peradilan dan keagamaan. Kata kunci : kebijakan, pajak daerah, otonomi daerah Pendahuluan Pemberian otonomi kepada daerah di sam-ping dalam rangka. bahwa dalam menghadapi perkembangan. memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah. Penjelasan Umum UU Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat (1-2) yang berbunyi: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);. Perubahan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU MD3 membawa perubahan. daerah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 136, yaitu: Pasal 136 (1) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Kebaikan UU No. Urusan pemerintahan umum diatur dalam Undang-undang atau. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 44 tahun 1950 yang mengatur perihal terkait Pokok-pokok pemerintahan daerah bagian Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. 2. 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda: 1. Padahal UU otonomi. Daerah (Pemilukada). ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. " 𝐑𝐀𝐊𝐀𝐍 𝐀𝐂𝐄𝐇 on Instagram: "Part 1/2 Jakarta. Ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan tetap berlaku selama tidak diatur lain. 23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH . Perbedaan tersebut sebagai berikut: (a) pelaksanaan otonomi daerah berada pada lingkup provinsi, dan kedudukan Kota dan Kabupaten sebagai Perangkat Daerah; (b) anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling. Pencabutan. Pasal 22 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun. Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151). Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem. 23/2004 mewarnai dan menjadi salah satu pertimbangan diterbitkannya UU No. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Sejumlah pasal. Pembentukan daerah otonom,. Kebijakan TKD untuk Tahun Anggaran (TA) 2024, di antaranya: Baca juga:. dikenal dengan nama ICW Stbl. **) (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan. Peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang selanjutnya yaitu UU No. UU No. Tidak Berlaku. Pertama, UU tentang desa ini lahir terlebih dahulu sebelum UU tentang pemerintahan daerah (UU No. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Pasal 22. 25 tahun 1992. 2019 · read pancasila. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010. wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1. dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. daerah diatur dalam Undang-Undang. jika dicermati terdapat pergeseran yang mendasar antara apa yang ditegaskan dalam UUD1945 dan UU no 23 tahun 2014, pasal 18 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan kembali dalam undang-undang No. Pokok Pemerintahan di. Namun kenyataannya, pemerintah. bahwa integrasi ban gsa dalam wadah Negara Kesatuan RepublikNomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Berikut ini. Berdasarkan Surat Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI A. Asas Otonomi Daerah. 2. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga menjadi bagian dari. Pada pasal 10 ayat 3 dalam UU No. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Atas dasarKewenangan DPD diatur dalam pasal 22D UUD 1945, yaitu:.